Inilah Aturan Ketersediaan Toilet di Perusahaan yang Wajib HR Tahu
Back

Inilah Aturan Ketersediaan Toilet di Perusahaan yang Wajib HR Tahu

Sudah sepatutnya perusahaan mengakomodir kebutuhan dasar karyawannya, termasuk kesehatan dan kenyamanan dalam bekerja.

Salah satu yang penting perusahaan pikirkan adalah rasio jumlah toilet. Banyak yang HR yang tidak tahu bahwa rasio jumlah toilet ada aturannya.

PortalHR pernah menulis perihal aturan ini. Mengutip HR Manager PT Richtex Garmindo, Athanasius Sumardi, “Sudah saatnya isu (rasio jumlah toilet dengan jumlah karyawan) ini diangkat. Karena selama ini yang dipersoalkan selalu soal upah. Menurut saya jika karyawan sudah merasa comfort (nyaman) dengan tempat kerjanya, dan kesehatan mereka lebih diperhatikan, hal lain bisa dibicarakan dengan kepala yang lebih dingin,” tuturnya.

Menurut Athanasius, jumlah toilet sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Bayangkan, berapa banyak waktu terbuang ketika karyawan mengantre untuk ke toilet.

Selain itu, menahan kebutuhan ke toilet lantaran malas antre atau toilet jorok akan menimbulkan masalah kesehatan.

“Karena menahan hasrat untuk ke toilet bisa berdampak pada kesehatan, yaitu menyebabkan sembelit, sakit ginjal, dan sebagainya. Lalu kaitannya dengan HAM, bahwa karyawan harus memperoleh fasilitas yang layak untuk kesehatannya,” paparnya.

Rasio jumlah toilet dan karyawan harus benar-benar dipikirkan. Yuwono Wadiasta, HR Corporate Manager PT Mega International Corporation, mengatakan, perusahaan minimal harus menyediakan toilet dengan perbandingan 1:15.

Pada dasarnya, soal toilet sudah diatur pada Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja.

Aturan dijelaskan pada pasal 6 yang di tiap butir  ayatnya berbunyi, (1) Kakus-kakus yang terbuat dari bahan yang kuat harus disediakan untuk kaum buruh. (2) Kakus-kakus tersebut harus terpisah untuk laki-laki dan perempuan sehingga tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesusilaan. (3) Kakus-kakus itu tidak boleh berhubungan langsung dengan tempat kerja dan letaknya harus dinyatakan dengan jelas. (4) Kakus-kakus itu selalu dibersihkan oleh pegawai-pegawai tertentu. (5) Kakus-kakus harus mendapat penerangan yang cukup dan pertukaran udara yang baik. Kemudian pada ayat (6) Jumlah kakus adalah sebagai berikut: untuk 1 – 15 orang buruh = 1 kakus, 16 – 30 = 2 kakus, 31 – 45 = 3 kakus, 46 – 60 = 4 kakus, 61 – 80 = 5 kakus, 61 – 100 = 6 kakus dan untuk selanjutnya untuk tiap 100 orang buruh harus disediakan minimal enam kakus.

Athanasius melanjutkan, regulasi tersebut masih sering diabaikan perusahaan. Ia berpendapat, hanya beberapa perusahaan tertentu saja yang menerapkannya. Misalnya perusahaan asing.

“Meskipun tidak 100 % sesuai dengan persyaratan undang-undang, itu pun karena semata-mata untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak auditor dari buyer, dan bukan karena kesadaran dan kepedulian dari pihak perusahaan terhadap karyawannya,” jelasnya.

Berdasarkan pengalaman Athanasius, kendala perusahaan belum menerapkan aturan ini adalah karena ketersediaan lahan, biaya perawatan dan pemeliharaan, dan lain-lain. Bahkan di sebuah pabrik, ia pernah menemukan jumlah toilet dengan rasio 1:40.

Comments (0)
Berikan Komentar Anda